Tentang Cikarang by qiuslot88

Cikarang adalah ibu kota dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Daerah Cikarang meliputi wilayah kecamatan Cikarang Pusat, Cikarang Barat, Cikarang Timur, Cikarang Utara dan Cikarang Selatan di Kabupaten Bekasi.

Secara geografis Cikarang dilintasi oleh banyak sungai, antara lain Sungai Cikarang, Sungai Cipamingkis, Sungai Cisadang, Sungai Cikedokan, Sungai Cibeet dan Sungai Ciherang, semua sungai yang melintasi Cikarang ber hulu di wilayah Dataran Tinggi Jonggol, Bogor.

Sebelumnya pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi berada di Kota Bekasi, yang karena pemekaran daerah sekarang menjadi kota otonom.

Cikarang memiliki kawasan Jababeka yang merupakan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara.

Sebelum menjadi ibukota Kabupaten Bekasi dan kota industri, Cikarang dahulu hanyalah sebuah kecamatan yang luas wilayahnya hanya meliputi Kecamatan Cikarang Utara.

Pada tahun awal dekade 1980, wilayah Cikarang yang sebelumnya merupakan persawahan yang subur mulai dibangun kawasan industri, akibat perluasan dari kawasan industri di Tambun dan Cibitung yang pembangunannya bergerak ke arah timur.

Melihat semakin ramai dan berkembangnya Cikarang serta alasan sejarah Cikarang sebagai sebuah kawedanan, membuat Pemerintah Daerah (PEMDA) Bekasi berniat menjadikan Cikarang menjadi kota industri, untuk itu pada tahun 1992 wilayah Cikarang diperluas dengan cara membentuk kecamatan-kecamatan baru dengan nomenklatur Cikarang yang wilayahnya di ambil dari kecamatan sekitar. Seperti, Kecamatan Lemahabang di ganti namanya menjadi Cikarang Timur, sebagian desa di Kecamatan Cibitung dan Setu menjadi Cikarang Barat, kemudian sebagian desa di Kecamatan Serang Baru menjadi Cikarang Selatan, sementara Cikarang Pusat wilayahnya diambil dari Kecamatan Lemahabang, Kedungwaringin, dan Cibarusah.

Jadi, Wilayah Cikarang Kota saat ini bukanlah wilayah organik dari Kecamatan Cikarang maupun Kawedanan Cikarang.

Bahkan beberapa desa di selatan dahulunya (sebelum penghapusan kawedanan tahun 1963) adalah bagian dari Kawedanan Jonggol (Tjibaroesa), seperti Desa Sukadami, Serang, Cicau, Sukamahi, Ciantra dan Sukasejati, kelima desa tersebut memiliki ciri yang sama yaitu berada diketinggian >50 m dpl.

Sejak 2004 hingga saat ini Cikarang Kota masih berstatus sebagai ibukota kabupaten, mirip seperti Purwokerto yang sebenarnya layak untuk berdiri sebagai sebuah kotamadya (kodya).

Belakangan mulai bermunculan wacana pembentukan Kota Cikarang sebagai daerah otonomi baru yang lepas dari Kabupaten Bekasi.

Apabila Cikarang menjadi kotamadya penduduk nya diperkirakan >1 Juta Jiwa.

Asal-usul penamaan Cikarang tidak terlepas dari sebuah sungai yang melintasi wilayah ini, yaitu Sungai Cikarang.

Nama Sungai Cikarang sendiri berasal dari kata "Ci" atau "Cai" yang dalam Bahasa Sunda artinya adalah air, dan kata "Karang" yang merupakan nama tempat mata air dari Sungai Cikarang berasal yang berada di Bukit Karang, Desa Cibodas, Jonggol.

Cikarang Kota seluruh wilayahnya berada di dataran rendah dengan ketinggian antara 12-83 m dpl.

Sebagian besar wilayahnya adalah bekas persawahan yang berkontur datar, kecuali bagian selatan yang duhulunya adalah bagian dari Kawedanan Jonggol (Tjibaroesa) konturnya sedikit bergelombang dan berada di ketinggian yang cukup tinggi, antara 45 s.d 83 m, seperti Desa Cicau, Serang, Sukadami, Sukamahi, Ciantra dan Sukasejati.

Titik tertingginya (>80 m dpl) Cikarang berada di desa Sukadami, Cicau dan Serang.

Tentang Kota Bekasi byq iuslot88

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Nama Bekasi berasal dari kata bagasasi yang artinya sama dengan candrabaga yang tertulis di dalam Prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanegara, yaitu nama sungai yang melewati kota ini.

Pada tahun 2021, jumlah penduduk kota Bekasi berjumlah 2.464.719 jiwa.

Kota ini merupakan bagian dari metropolitan Jakarta Raya dan menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia.

Saat ini Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri.

1. Air permukaan, mencakup kondisi air hujan yang mengalir ke sungai-sungai.

Wilayah Kota Bekasi dialiri 3 sungai utama yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi, dan Sungai Sunter, beserta anak-anak sungainya.

Sungai Bekasi berhulu di Sungai Cikeas yang berasal dari gunung pada ketinggian kurang lebih 1.500 meter dari permukaan air.

Air permukaan yang terdapat di wilayah Kota Bekasi meliputi Sungai Bekasi dan beberapa sungai atau kali kecil, serta Saluran Irigasi Tarum Barat yang selain digunakan untuk mengairi sawah juga merupakan sumber air baku bagi kebutuhan air minum wilayah Bekasi (Kota dan Kabupaten) dan wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Kondisi air permukaan Sungai Bekasi saat ini tercemar oleh limbah industri yang terdapat di bagian selatan wilayah Kota Bekasi (industri di wilayah Kabupaten Bogor).

2. Air Tanah

Kondisi air tanah di wilayah Kota Bekasi sebagian cukup potensial untuk digunakan sebagai sumber air bersih terutama di wilayah selatan Kota Bekasi, tetapi untuk daerah yang berada di sekitar TPA Bantar Gebang kondisi air tanahnya kemungkinan besar sudah tercemar.

Wilayah Kota Bekasi secara umum tergolong pada iklim muson tropis (Am) dengan tingkat kelembapan yang tinggi yakni sebesar ±78%.

Kondisi lingkungan sehari-hari sangat panas.

Hal ini terlebih dipengaruhi oleh tata guna lahan yang meningkat terutama industri atau perdagangan dan permukiman.

Suhu udara harian diperkirakan berkisar antara 24 °C–33 °C.

Oleh karena wilayahnya yang beriklim muson tropis, Kota Bekasi mengalami dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau.

Musim kemarau di Kota Bekasi dipengaruhi oleh angin muson timur–tenggara yang bersifat kering berembus sejak awal bulan Mei hingga bulan September dengan bulan terkering yaitu bulan Agustus.

Sementara itu, musim penghujan di kota Bekasi dipengaruhi oleh angin muson barat daya–barat laut yang bersifat basah & lembap dan biasanya bertiup pada bulan November hingga bulan Maret dengan puncak musim hujan terjadi pada bulan Januari yang curah hujan bulanannya lebih dari 300 mm per bulan.

Curah hujan tahunan di wilayah Kota Bekasi berada pada angka 1.600–2.000 milimeter per tahunnya dengan jumlah hari hujan ≥130 hari hujan.

Berdasarkan sensus tahun 2010, Kecamatan Bekasi Utara merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi di Kota Bekasi, yakni sebesar 12.237 jiwa/km² dan Kecamatan Bantar Gebang dengan kepadatan 4.310 jiwa/km² menjadi yang terendah.

Sementara pencari kerja di kota ini didominasi oleh tamatan SMA atau sederajat, yakni sekitar 65,6% dari total pencari kerja terdaftar.

Sebagai kawasan hunian masyarakat urban, Bekasi banyak membangun kota-kota mandiri, diantaranya Kota Harapan Indah, Kemang Pratama, dan Galaxy City.

Selain itu pengembang Summarecon Agung juga sedang membangun kota mandiri Summarecon Bekasi seluas 240 ha di Kecamatan Bekasi Utara.

Seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah keatas, Bekasi juga gencar melakukan pembangunan apartemen dan pusat perbelanjaan mewah.

Tentang Kota Cilegon by qiuslot88

Kota Cilegon adalah sebuah kota yang terletak di bagian barat Banten, Indonesia, tepatnya di tepi Selat Sunda.

Kota Cilegon dikenal sebagai "Kota Baja" disebabkan adanya industri baja milik Pemerintah Indonesia, yakni Krakatau Steel.

Sebelumnya, Kota Cilegon berstatus sebagai kota administratif yang mencakup seluruh wilayah Kota Cilegon saat ini.

Di Kota Cilegon terdapat berbagai macam objek vital negara, antara lain Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading, Krakatau Steel, PLTU Suralaya, PLTU Krakatau Daya Listrik, Krakatau Tirta Industri Water, Jembatan Selat Sunda dan Berikat Selat Sunda.

Secara administratif wilayah berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 1999 tentang terbentuknya Kota Depok dan Kota Cilegon.

Pada tanggal 27 April 1999, Kota Administratif Cilegon berubah menjadi Kotamadya Cilegon.

Cilegon memiliki wilayah yang relatif landai di daerah tengah dan pesisir barat hingga timur kota, tetapi di wilayah utara Cilegon topografinya menjadi berlereng karena berbatasan langsung Gunung Batur, sedangkan di wilayah selatan topografi menjadi sedikit berbukit-bukit terutama wilayah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Mancak, Serang.

Kota ini memiliki wilayah strategis yang berhubungan langsung dengan selat sunda, dan terhubung dengan Jalan Tol Jakarta–Merak.

Selain itu rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda yang nantinya akan terkoneksi dengan jalan lingkar selatan Kota Cilegon serta menambah tingkat konektivitas kota ini dengan daerah lain di sekitarnya.

Kota Cilegon dalam pembentukannya mengalami beberapa masa, yang dimulai dari masa Sultan Ageng Tirtayasa.

Pada tahun 1651, Cilegon merupakan kampung kecil dibawah kekuasaan Kesultanan Banten.

Pada masa itu Cilegon berupa tanah rawa yang belum banyak didiami orang.

Namun sejak masa keemasan Kesultanan Banten dilakukan pembukaan daerah di Serang dan Cilegon yang dijadikan daerah persawahan dan jalur perlintasan antara Pulau Jawa dan Sumatra.

Sejak saat itu banyak pendatang yang menetap di Cilegon sehingga masyarakat Cilegon sudah menjadi heterogen disertai perkembangan yang sangat pesat.

Pada tahun 2019 tercatat ada 382 masjid dan 287 musholla di Cilegon, tanpa ada satu pun gereja, pura, maupun vihara, meskipun terdapat 6.740 warga Kristen, 1.743 warga Katolik, 215 warga Hindu, 215 warga Buddha, dan 7 warga Konghucu.

Proposal pembangunan Gereja Huria Kristen Batak Protestan di Cilegon mengalami penolakan warga, sehingga jemaatnya terpaksa beribadah di Kota Serang.

Budaya yang tercipta di Cilegon merupakan budaya campuran (mestizo) tetapi secara umum budaya mereka merupakan budaya Sunda Kuno Banten dengan pencampuran sangat kental dengan pengaruh keislaman dan Jawa.

Suku asli Cilegon adalah Suku Sunda Banten.

Namun dalam perkembangannya, kehadiran pengaruh Cirebon turut mewarnai, sehingga terbentuklah masyarakat suku Jawa Banten sebagai hasil akulturasi antara kedua budaya tersebut.

Bahasa yang digunakan masyarakat asli kota Cilegon adalah bahasa Sunda Banten dan Jawa Banten Lor.

Pemakaian bahasa Indonesia jamak umum dipakai di seantero Kota Cilegon.

Bahasa lain juga dipergunakan oleh para suku pendatang yang turut menambah keberagaman budaya Kota Cilegon.

Kuliner khas Kota Cilegon yang terkenal adalah Ayam Bekakak Kranggot, Rabeg, Sate Bandeng dan Sate Bebek Cibeber.

Ayam Bekakak Kranggot bentuknya kurang lebih sama dengan ayam bakar biasa tetapi bumbunya menggunakan bumbu khas banten yang sangat kaya akan rempah, sedangkan Rabek adalah sejenis semur daging kesukaan sultan banten yang awalnya berasal dari daerah arab (rabiq), sedangkan Sate Bandeng adalah panganan satai yang terbuat dari daging bandeng tumbuk yang terakhir adalah Sate Bebek Cibeber yaitu sejenis sate yang dibakar dengan bumbu panggang khas cibeber yang berwarna merah namum cukup manis.

Disamping itu Kota Cilegon juga terkenal akan makanan khas lainnya yaitu Kue Gipang, dan Aneka kue ketan dari Kue Ketan Bintul yang khas hingga ketan siram yang manis.

Selain itu seiring dengan perkembangannya yang di Kota Cilegon dapat dengan mudah di jumpai beraneka ragam makanan internasional maupun domestik.

Restoran Internasional yang banyak terdapat di Kota Cilegon adalah restoran korea dan jepang mengingat banyaknya ekspatriat asal korea yang bekerja di Kota Cilegon.

Tentang Tasikmalaya by qiuslot88

Tasikmalaya adalah salah satu kota yang berada di provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Kota ini berjuluk Sang Mutiara dari Priangan Timur.

Kota Tasikmalaya terletak di jalur utama selatan Pulau Jawa di wilayah provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 2021, jumlah penduduk kota Tasikmalaya sebanyak 731.048 jiwa, dengan kepadatan 4.260 jiwa/km2.

Sejarah berdirinya Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonomi tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah kabupaten induknya.

Sebelumnya, kota ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Tasikmalaya, kemudian meningkat statusnya menjadi Kota Administratif tahun 1976, pada waktu A.

Bunyamin menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya, dan kemudian menjadi pemerintahan kota yang mandiri pada masa Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh bupatinya saat itu H. Suljana W.H.

Sang Mutiara dari Priangan Timur itulah julukan bagi kota Tasikmalaya.

Kota Tasikmalaya adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat.

Kota ini terletak pada 108° 08′ 38″ – 108° 24′ 02″ BT dan 7° 10′ – 7° 26′ 32″ LS di bagian Tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat.

Kota ini dahulu adalah sebuah kabupaten, namun seiring dengan perkembangan, maka terbentuklah 2 buah bentuk pemerintahan yaitu Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota Tasikmalaya.

Tonggak sejarah lahirnya kota Tasikmalaya, mulai digulirkan ketika Kabupaten Tasikmalaya di pimpin oleh A.

Bunyamin, Bupati Tasikmalaya periode tahun 1976 – 1981.

Pada saat itu melalui peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1976 diresmikanlah Kota Administratif Tasikmalaya oleh Menteri Dalam Negeri yang pada waktu itu dijabat oleh H. Amir Machmud.

Wali Kota Administratif pertama adalah Drs. H. Oman Roosman, yang dilantik oleh Gubernur Jawa barat, H. Aang Kunaefi.

Pada awal pembentukannya, wilayah kota Administratif Tasikmalaya meliputi 3 Kecamatan yaitu Cipedes, Cihideung dan Tawang dengan jumlah desa sebanyak 13 desa.

Kemudian pada tahun 2001, dirintislah pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya oleh Bupati Tasikmalaya, Kol. Inf. H. SuIjana Wirata Hadisubrata (1996 – 2001), dengan membentuk sebuah Tim Sukses Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diketuai oleh H. Yeng Ds. Partawinata SH. Melalui proses panjang akhirnya di bawah pimpinan Bupati Drs. Tatang Farhanul Hakim, pada tanggal 17 Oktober 2001 melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001, Pembentukan pemerintahan Kota Tasikmalaya sebagai pemerintahan daerah otonom ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI di Jakarta bersama-sama dengan kota Lhoksumawe, Langsa, Padangsidempuan, Prabumulih, Lubuk Linggau, Pager Alam, Tanjung Pinang, Cimahi, Batu, Sikawang dan Bau-bau. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2001 pelantikan Drs. H. Wahyu Suradiharja sebagai Pejabat Wali Kota Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat dilaksanakan di Gedung Sate Bandung.

Melalui Surat Keputusan No. 133 Tahun 2001, tanggal 13 Desember 2001 Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tasikmalaya (PPK-DPRD), selanjutnya pengangkatan anggota DPRD Kota Tasikmalaya disahkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat, No. 171/Kep.380/Dekon/2002, tanggal 26 April 2002, dan pada tanggal 30 April 2002 keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya pertama diresmikan. Kemudian pada tanggal 14 November 2002, Drs. H. Bubun Bunyamin dilantik sebagai Wali Kota Tasikmalaya, sebagai hasil dari tahapan proses pemilihan yang dilaksanakan oleh legislatif.

Sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 bahwa wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari 8 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan sebanyak 15 dan Desa sebanyak 54, tetapi dalam perjalanannya melalui Perda No. 30 Tahun 2003 tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa-desa di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi Kelurahan, oleh karena itu maka jumlah kelurahan menjadi sebanyak 69 kelurahan, sedangkan untuk kecamatan bertambah menjadi 10 kecamatan.

Kota Tasikmalaya diresmikan sebagai Kota Administratif Tasikmalaya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1976, dengan Wali Kota Administratif Pertama yaitu Drs. H. Oman Roosman yang dilantik oleh Gubernur Jawa Barat H. Aang Kunaefi. Pada awal pembentukannya, wilayah Kota Administratif Tasikmalaya meliputi 3 Kecamatan yaitu Cipedes, Cihideung, dan Tawang dengan jumlah desa sebanyak 13 desa.

Pembentukan pemerintahan Kota Tasikmalaya sebagai pemerintahan daerah otonom ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001, bersama-sama dengan Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kota Padang Sidempuan, Kota Prabumulih, Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, Kota Tanjung Pinang, Kota Cimahi, Kota Batu, Kota Singkawang, dan Kota Bau-Bau, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2001, Drs. H. Wahyu Suradiharja dilantik sebagai Penjabat Wali Kota Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat dilaksanakan di Gedung Sate Bandung.

Melalui Surat Keputusan No. 133 Tahun 2001, tanggal 13 Desember 2001 Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tasikmalaya (PPK-DPRD), selanjutnya pengangkatan anggota DPRD Kota Tasikmalaya disahkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat, No. 171/Kep.380/Dekon/2002, tanggal 26 April 2002, dan pada tanggal 30 April 2002 keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya pertama diresmikan. Kemudian pada tanggal 14 November 2002, Drs. H. Bubun Bunyamin dilantik sebagai Wali Kota Tasikmalaya, sebagai hasil dari tahapan proses pemilihan yang dilaksanakan oleh legislatif.

Sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 bahwa wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari 8 kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 15 dan desa sebanyak 54, kemudian melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 30 Tahun 2003 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, desa-desa di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi kelurahan, maka jumlah kelurahan menjadi sebanyak 69 kelurahan, selanjutnya kecamatan di Kota Tasikmalaya dimekarkan lagi sehingga menjadi sepuluh kecamatan.

Tentang Indramayu by qiuslot88

Kabupaten Indramayu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Ibu kotanya adalah Kecamatan Indramayu Kota.

Nama Indramayu berasal dari nama istri Raden Arya Wiralodra yang bernama Nyi Endang Darma Ayu, yaitu salah satu pendiri Indramayu pada tahun 1527 M.

Sebutan Darma Ayu lama kelamaan menjadi Dermayu dan In Darmayu, kemudian menjadi Indramayu.

Menurut sebuah hipotesis, asal-usul penduduk asli Indramayu berasal dari lembah pegunungan Ceremai yang membentang hingga ke wilayah Tasikmalaya.

Jika hipotesis atau dugaan ini terbukti benar maka dapat dipastikan bahwa pribumi asli Indramayu adalah orang Sunda yang berbudaya serta berbahasa Sunda dan telah menempati wilayah tersebut selama berabad-abad..

Dalam Naskah Wangsakerta disebutkan bahwa di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Indramayu pernah berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Manukrawa pada abad ke-5 yang lokasinya berada di sekitar hilir sungai Cimanuk, selanjutnya pada abad ke-9 wilayah Indramayu menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Sumedang Larang.

Sejak abad ke-12 Sumedang Larang menjadi vasal Kerajaan Pajajaran, sehingga otomatis Indramayu menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Galuh/Pajajaran.

Pada awal berdirinya, wilayah Kerajaan Sumedang Larang sendiri mencakup Sumedang (wilayah inti), Karawang, Ciasem, Pamanukan, Indramayu, Sukapura, Bandung, dan Parakanmuncang, meskipun pada akhirnya sebagian dari wilayah-wilayah ini melepaskan diri dari pengaruh Sumedang Larang.

Dengan dikuasainya wilayah Indramayu sebelah utara seperti Kandanghaur, Lelea, dan Haurgeulis oleh kerajaan Sumedang Larang, membuat kultur di wilayah tersebut masih bertahan pada kultur Sunda yang melekat hingga sekarang termasuk dalam hal bahasa yang dituturkan.

Indramayu didirikan pada 1527 M oleh Raden Arya Wiralodra.

Nama Indramayu sendiri diambil dari nama istrinya, Nyai Endang Darma Ayu.

Berdirinya pedukuhan Darma Ayu memanglah tidak terang tanggal dan tahunnya tetapi berdasar bukti sejarah tim periset mengaitkan jika kejadian itu terjadi pada Jumat Kliwon, 1 Sura 1449 Masehi atau 1 Muharam 934 Hijriyah yang bersamaan dengan tanggal 7 Oktober 1527.

Narasi pedukuhan Darma Ayu adalah catatan sejarah daerah Indramayu tetapi ada banyak catatan yang lain yang terkait dengan proses perkembangan daerah Indramayu diantaranya – sesudah bangsa Portugis di tahun 1511 menguasai Malaka di antara 1513–1515 pemerintahan Portugis mengirim Tom Pires ke Jawa.

Dalam catatan harian Tom Pires ada data-data jika ia menyaksikan bukti-bukti atau sumber di atas diprediksi di akhir era XVI M daerah Indramayu saat ini atau beberapa dari tempat ini telah ditempati manusia.

Secara geografis, Kabupaten Indramayu berada pada 107"51'-108"36' Bujur Timur dan 6"15'–6"40' Lintang Selatan.

Wilayahnya terletak di bagian utara provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Kabupaten Indramayu berjarak sekitar 52 Km barat laut Kota Cirebon, 144 Km dari Kota Bandung melalui Sumedang serta 205 Km dari Jakarta ke arah timur.

Seluruh wilayahnya merupakan dataran rendah hingga pesisir.

Ada sebagian daerah yang memiliki perbukitan terutama di perbatasan Kabupaten Sumedang yaitu Dusun Ciwado Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Indramayu. Dan sebagian wilayah Sanca, Kecamatan Gantar

Tentang Kota Sukabumi by qiuslot88

Kota Sukabumi adalah sebuah kota yang berada di provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Kota ini merupakan enklave dari Kabupaten Sukabumi.

Luas wilayah Kota Sukabumi berada di urutan ketiga terkecil di Jawa Barat setelah Kota Cirebon dan Kota Cimahi, yakni 48,33 km².

Jumlah penduduk Kota Sukabumi pada tahun 2021 tercatat sebanyak 353.455 jiwa.

Di era Hindia Belanda, Kota ini dijuluki "Mutiara dari Priangan Barat", meskipun luasnya tidak sebesar Kota Tasikmalaya yang juga mendapat julukan "Mutiara Priangan Timur.

Kota Sukabumi merupakan suatu wilayah di Jawa Barat yang mengalami perkembangan pesat dibandingkan daerah lainnya.

Pada awalnya, Sukabumi adalah permukiman penduduk bagian dari wilayah pemerintahan District Goenoeng Parang, Onderafdeeling Tjiheulang yang merupakan bagian dari Afdeeling Tjiandjoer, Residentie Preanger (Regeerings Almanaks tahun 1872).

Dalam catatan arsip Hindia Belanda, nama Sukabumi atau Soekaboemi pertama kali digunakan oleh Andries de Wilde, seorang ahli bedah dan administratur perkebunan kopi dan teh yang berkebangsaan Belanda.

Sukabumi yang berawal dari sebuah distrik berkembang menjadi gemeente (kota praja).

Perkembangan ini mungkin terjadi dikarenakan letak wilayah Sukabumi yang strategis terutama setelah dibangun jalan raya pos oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels.

Keberadaan perkebunan teh yang berada di Sukabumi menjadi faktor penarik penduduk sekitar untuk datang ke Sukabumi.

Mereka datang mengadu nasib untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Akhirnya, Sukabumi tumbuh menjadi pusat perekonomian.

Penduduk yang berada di Sukabumi dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal.

Barang-barang tersebut dihasilkan oleh penduduk di pedalaman dan akan diperjualbelikan di pasar. Wilayah Sukabumi akhirnya tumbuh dengan sistem hukum dan berkembang ke arah kosmopolitan seperti yang dikemukakan Weber.

Kondisi ini menjadikan pertimbangan Pemerintahan Hindia Belanda untuk membangun lintasan jalan kereta api yang menghubungkan Batavia dengan Sukabumi.

Jalur kereta api tersebut memberikan banyak keuntungan bagi perkebunan teh yang memerlukan transportasi yang murah dan cepat untuk menjual hasil perkebunan ke pabrik ataupun kota.

Dengan lintasan jalan kereta api ini kehidupan sosial ekonomi masyarakat semakin berkembang.

Pemerintah Hindia Belanda juga membangun sejumlah irigasi untuk pertanian di wilayah Sukabumi.

Tidak kurang dari 17 tangki air melintas di atas jalan raya yang menghubungkan Bogor dengan Cianjur melalui Sukabumi.

Bangsa Eropa berlomba-lomba datang ke Sukabumi untuk berinventasi.

Hal itu disebabkan banyaknya hal menarik yang dapat dikembangkan.

Kehadiran dan komposisi penduduk Eropa membawa dampak besar dalam perubahan Sukabumi menjadi sebuah gemeente.

Kebijakan desentralisasi dan perubahan pemerintahan negeri (bestuurshervorming) memberi ruang bagi mereka untuk menjadikan Sukabumi sebagai daerah otonom.

Nama "Soekaboemi" pertama kali digunakan pada tanggal 13 Januari 1815 dalam catatan arsip Hindia Belanda oleh Andries de Wilde, seorang ahli bedah dan administrator perkebunan kopi dan teh berkebangsaan Belanda (Preanger Planter) yang membuka lahan perkebunan di Kepatihan Tjikole.

Dalam laporan surveinya, de Wilde mencantumkan nama Soeka Boemi sebagai tempat ia menginap di Kepatihan Tjikole.

De Wilde lalu mengirim surat kepada temannya Nicolaus Engelhard yang menjabat sebagai administrator Hindia Belanda, di mana ia meminta Engelhard untuk mengajukan penggantian nama Kepatihan Tjikole menjadi Kepatihan Soekaboemi kepada Stamford Raffles, Gubernur Hindia Belanda saat itu.

Terdapat dua pendapat mengenai asal nama Sukabumi yang digunakan oleh de Wilde.

Pendapat pertama mengatakan bahwa nama Sukabumi berasal dari kata Bahasa Sunda, yaitu Suka dan Bumen (Menetap) yang bermakna suatu kawasan yang disukai untuk menetap karena iklim Sukabumi yang sejuk.

Pendapat kedua mengatakan bahwa nama Sukabumi berasal dari kata Bahasa Sanskerta, yaitu Suka (kesenangan, kebahagiaan, kesukaan) dan Bhumi (Bumi, Tanah) sehingga nama Sukabumi memiliki arti "Bumi yang disenangi" atau "Bumi yang disukai".

De Wilde lalu menjual kembali tanahnya di Soekaboemi kepada pemerintah Hindia Belanda pada 1823.

Lokasi strategis Soekaboemi di antara Batavia dan Bandung dan hasil buminya yang banyak menyumbang pemasukan bagi pemerintah Hindia Belanda merupakan faktor dibangunnya jalur kereta api dari Boeitenzorg ke Soekaboemi yang terhubung pada 1882.

Jalur yang dibangun oleh perusahaan Staatspoorwagen ini menjadi pusat distribusi pengangkutan hasil bumi seperti teh, kopi, dan kina ke Pelabuhan Tanjung Priok di Batavia.

Soekaboemi merupakan tempat percetakan surat kabar Tionghoa pertama di Indonesia yaitu Li Po pada tahun 1901 yang berbahasa Melayu-Mandarin.

Status Soekaboemi sebagai kota sendiri dimulai pada 1 April 1914, di mana pemerintahan Hindia Belanda meresmikan Soekaboemi sebagai gemeente (kota praja) karena populasi bangsa Eropa yang cukup signifikan.

Tanggal 1 April dipilih untuk memperingati kemenangan kelompok Geuzen (leluhur bangsa Belanda) dalam merebut kota Brielle dari tangan Spanyol dalam Perang Delapan Puluh Tahun yang terjadi pada 1 April 1572.

Pemerintahan kota Soekaboemi sendiri baru terbentuk di pada 1 Mei 1926, dengan burgemeester (wali kota) pertamanya George François Rambonnet.

Selama masa terbentuknya kota praja sampai ke pendudukan Jepang, terjadi pembangunan Soekaboemi Treinstation (Stasiun Sukabumi), Moskee te Soekaboemi (Masjid Agung Sukabumi), Pinkstergemeente (Gereja Pantekosta), Rooms-katholieke kerk (Gereja Katolik Santo Yoseph), Bethelkerk (Gereja Bethel), Bataksche kerk (HKBP Pasundan), Waterkrachtwerk Oebroeg (PLTA Ubrug), Onderstation Lemboersitoe (Gardu Induk Lembursitu), dan Politieschool (Sekolah Pembentukan Perwira).

Menjelang akhir kekuasaan Hindia Belanda, Soekaboemi menjadi tempat tujuan pengasingan bagi beberapa tokoh nasional Indonesia seperti Mohammad Hatta, Sutan Syahrir dan Tjipto Mangoenkoesoemo.

Pernah juga diadakan pertemuan diplomatik antara Ichizo Kobayashi sebagai perwakilan dari Jepang dengan Hubertus van Mook pada Oktober 1940 yang membahas mengenai kerja sama dagang antara Jepang dan Hindia Belanda.

Tentang Kota Bogor by qiuslot88

Kota Bogor adalah sebuah kota yang terletak di provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Kota ini terletak 59 km di sebelah selatan Jakarta, dan merupakan enklave Kabupaten Bogor.

Pada pertengahan tahun 2022, jumlah penduduk Kota Bogor sebanyak 1.099.422 jiwa, dengan kepadatan 9.278 jiwa/km².

Kota Bogor dikenal dengan julukan Kota Hujan, karena memiliki curah hujan yang lumayan sangat tinggi.

Kota Bogor terdiri atas 6 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 68 kelurahan.

Pada masa Kolonial Belanda, Kota Bogor dikenal dengan nama Buitenzorg yang berarti tanpa kecemasan atau aman tentram.

Kerajaan Tarumanegara

Pada awal abad ke-5 Masehi, Kota Bogor merupakan pusat Kerajaan Tarumanagara dengan raja yang bernama Purnawarman.

Beberapa kerajaan lainnya lalu memilih untuk bermukim di tempat yang sama dikarenakan daerah pegunungannya yang secara alamiah membuat lokasi ini mudah untuk bertahan terhadap ancaman serangan, dan di saat yang sama adalah daerah yang subur serta memiliki akses yang mudah pada sentra-sentra perdagangan saat itu.

Kerajaan Sunda

Di antara prasasti-prasasti yang ditemukan di Kota Bogor tentang kerajaan silam, salah satu prasasti tahun 1533 menceritakan kekuasaan Prabu Surawisesa dari Kerajaan Sunda.

Kerajaan Sunda yang memiliki ibukota di Pajajaran diyakini terletak di Kota Bogor, dan menjadi pusat pemerintahan Prabu Siliwangi yang dinobatkan pada 3 Juni 1482.

Hari penobatannya ini diresmikan sebagai Hari Jadi Kota Bogor dan Kabupaten Bogor pada tahun 1973 dan diperingati setiap tahunnya hingga saat ini.

Zaman Kolonial Belanda

Lambang Buitenzorg pada zaman Hindia Belanda yang diadopsi tahun 1932.

Setelah penyerbuan tentara Banten, catatan mengenai Kota Pakuan hilang, dan baru ditemukan kembali oleh ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh Scipio dan Riebeeck pada tahun 1687.

Mereka melakukan penelitian atas Prasasti Batutulis dan beberapa situs lainnya, dan menyimpulkan bahwa pusat pemerintahan Kerajaan Pajajaran terletak di Kota Bogor.

Pada tahun 1745, Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Imhoff membangun Istana Bogor seiring dengan pembangunan Jalan Raya Daendels yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor.

Bogor direncanakan sebagai sebagai daerah pertanian dan tempat peristirahatan bagi Gubernur Jenderal.

Dengan pembangunan-pembangunan ini, wilayah Bogor pun mulai berkembang.

Setahun kemudian, van Imhoff menggabungkan 9 distrik (Cisarua, Pondok Gede, Ciawi, Ciomas, Cijeruk, Sindang Barang, Balubur, Dramaga, dan Kampung Baru) ke dalam satu pemerintahan yang disebut Regentschap Kampung Baru Buitenzorg.

Di kawasan itu van Imhoff kemudian membangun sebuah Istana Gubernur Jenderal.

Dalam perkembangan berikutnya, nama Buitenzorg dipakai untuk menunjuk wilayah Puncak, Telaga Warna, Megamendung, Ciliwung, Muara Cihideung, hingga puncak Gunung Salak, dan puncak Gunung Gede.

Pada masa pendudukan Inggris, yang menjadi Gubernur Jendralnya adalah Thomas Stamford Raffles, beliau cukup berjasa dalam mengembangkan Kota Bogor, dimana Istana Bogor direnovasi dan sebagian tanahnya dijadikan Kebun Raya (Botanical Garden), beliau juga mempekerjakan seorang arsitek yang bernama Carsens yang menata Bogor sebagai tempat peristirahatan yang dikenal dengan Buitenzorg.

Pada tahun 1903, terbit Undang-undang Desentralisasi yang bertujuan menghapus sistem pemerintahan tradisional diganti dengan sistem administrasi pemerintahan modern sebagai realisasinya dibentuk Staadsgemeente diantaranya adalah.

1. Gemeente Batavia (S. 1903 No.204)

2. Gemeente Meester Cornelis (S. 1905 No.206)

3. Gemeente Buitenzorg (S. 1905 No.208)

4. Gemeente Bandoeng (S. 1906 No.121)

5. Gemeente Cirebon (S. 1905 No.122)

6. Gemeente Soekabumi (S. 1914 No.310)

(Regerings-Almanak Voor Nederlandsch Indie 1928 : 746-748)

Pembentukan Gemeente tersebut bukan untuk kepentingan penduduk Pribumi tetapi untuk kepentingan orang-orang Belanda dan masyarakat Golongan Eropa dan yang dipersamakan (yang menjadi Burgermeester atau Wali kota dari Staatsgemeente Buitenzoorg selalu orang-orang Belanda dan baru tahun 1940 diduduki oleh orang Bumiputra yaitu Mr. Soebroto).

Pada tahun 1922 sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap peran desentralisasi yang ada, maka terbentuklah Bestuursher Voorings Ordonantie atau Undang-undang perubahan tata Pemerintahan Negeri Hindia Belanda (Staatsblad 1922 No. 216), sehinga pada tahun 1922 terbentuklah Regentschaps Ordonantie (Ordonantie Kabupaten) yang membuat ketentuan-ketentuan daerah Otonomi Kabupaten (Staatsblad 1925 No. 79).

Provinsi Jawa Barat dibentuk pada tahun 1925 (Staatsblad 1924 No. 378 bij Propince West Java) yang terdiri dari 5 Keresidenan, 18 Kabupaten (Regentscape) dan Kotapraja (Staads Gemeente), dimana Buitenzorg (Bogor) salah satu Staads Gemeente di Provinsi Jawa Barat di bentuk berdasarkan (Staatsblad 1905 No. 208 jo.

Staatsblad 1926 No. 368), dengan prinsip Desentralisasi Modern, dimana kedudukan Burgermeester menjadi jelas.

Pada masa pendudukan Jepang kedudukan pemerintahan di Kota Bogor menjadi lemah karena pemerintahan dipusatkan pada tingkat keresidenan yang berkedudukan di Kota Bogor, pada masa ini nama-nama lembaga pemerintahan berubah namanya yaitu: Keresidenan menjadi Syoeoe, Kabupaten/Regenschaps menjadi Ken, Kota/Staads Gemeente menjadi Si, Kewedanaan menjadi/Distrik menjadi Gun, Kecamatan/Under Districk menjadi Soe dan desa menjadi Koe.

Setelah kemerdekaan

Pada masa setelah kemerdekaan, yaitu setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, terjadi upaya pemisahan secara lebih tegas antara pemerintahan kota dengan kabupaten di Bogor, terlebih setelah peleburan Kawedanan Mandiri Jonggol pada 1950 (kemudian dibubarkan total pada tahun 1963 berdasarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1963) menjadi otonomi dibawah kabupaten, membuat nomenklatur Kota Bogor berubah namanya menjadi Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarakan Udang-undang Nomor 16 Tahun 1950.

Selanjutnya pada tahun 1957 nama pemerintahan berubah menjadi Kota Praja Bogor, sesuai dengan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1957, kemudian dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 berubah kembali menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1995,[8] terjadi pemekaran wilayah Kotamadya Bogor yang menyebabkan perubahan batas-batas wilayah antara Kabupaten dan Kotamadya.